Ir. Muhammad Ade Irfan, MBA., IPM. [1]

Penulis adalah Researcher dan Pegiat Project Management

UU KEINSINYURAN MENGATUR PRAKTIK KEINSINYURAN TENAGA KERJA ASING

Jumlah tenaga kerja asing di Indonesia sesuai dengan kepengurusan Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) per Desember 2018 sekitar 95.335 orang, atau sekitar 0,04% dari seluruh penduduk Indonesia 268,829 juta orang[2]. Dengan perbandingan yang sama maka Malaysia mempunyai rasio tenaga kerja asing 3,2 juta orang atau sekitar 10,04%. Di tahun yang sama maka Singapore mempunyai jumlah tenaga kerja asing 1,13 juta pekerja atau 19,36% dari total penduduk Singapore, dan Uni Emirat Arab sebanyak 8,4 juta atau 87% dari total penduduk.

Sementara jumlah penduduk Indonesia menjadi TKI di luar negeri 283.640 orang, lebih besar dari tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia, atau sebenar 0,10 %. Jumlah tenaga kerja asing yang masuk lebih kecil dari tenaga kerja Indonesia di luar negeri[3].

Kondisi tenaga kerja Indonesia sesuai dengan Biro Pusat Statistik Indonesia (BPS), Agustus 2018, menyebutkan 85,07% adalah tenaga kerja berpendidikan, sementara sisanya adalah tidak/belum tamat SD dan tidak/belum pernah sekolah. Jumlah tenaga kerja berpendidikan SD – Universitas total 111,449 Juta tenaga kerja, cukup besar. Ini perlu menjadi perhatian pemerintah dan pengusaha untuk menyediakan lapangan pekerjaan layak. Sementara dari selurah angkatan kerja tercatat jumlah pengangguran total adalah 7 juta orang atau sekitar 6,28% per Agustus 2018, dan menurut catatan BPS per Februari 2019 mencapai 6,82 juta orang[4]. Jumlah 6,82 juta sebanding dengan jumlah separuh angkatan kerja lulusan Universitas atau sederajat.

Kemampuan  serapan tenaga kerja dalam negeri dengan jumlah 93,72% bisa dikatakan sudah cukup besar dibandingkan jumlah pengangguran dikisaran 6,28% (Agustus 2018). Namun serapan ini akan menjadi tandatanya selanjutnya yaitu kemampuan industri dalam negeri untuk menyerap tenaga kerja domestik saat diperlakukan Keputusan Menteri Tenaga Kerja (Kepmenaker) N0. 228/2019 tentang persetujuan tenaga kerja asing menduduki jabatan tertentu di industri atau perusahaan dalam negeri, terdapat 2197 jenis pekerjaan diperbolehkan dipegang tenaga kerja asing. Kepmenaker 228/2019 menyebutkan 18 kategori usaha diperbolehkan tenaga kerja asing yaitu : konstruksi, real estate, pendidikan, industri pengolahan air – limbah – sampah, pengangkutan dan pergudangan, kesenian – hiburan, penyediaan akomodasi dan mamin, pertanian dan kehutanan, aktifitas sewa – menyewa, aktifitas keuangan dan asuransi, aktifitas kesehatan, informasi dan telekomunikasi, pertambangan dan geologi, pengadaan listrik, perdagangan besar dan eceran, aktifitas jasa, aktifitas profesional – ilmiah dan teknik[5].

Dilihat dari jenis pekerjaan, maka sebagian besar sektor diatas menyerap tenaga kerja paling besar di Indonesia. Masih menggunakan data statistik dari BPS jumlah sektor pekerjaan paling besar menyerap adalah perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan, penyediaan akomodasi, pendidikan, konstruksi, pengangkutan dan pergudangan , jasa perusahaan, keuangan dan asuransi, kesehatan, informasi & komunikasi, pertambangan dan penggalian, real estate, pengolahan air, dan pengadaan listrik.

Mau tidak mau dengan telah dikeluarkannya Kepmenaker 228/2019, seakan tenaga kerja dalam negeri diharuskan untuk tidak saja bersaing dengan tenaga kerja nasional namun juga mempersiapkan diri bersaing dengan tenaga kerja asing di 2197 jenis pekerjaan di 18 kategori usaha. Kompetensi dan keahlian harus semakin ditingkatkan dan dikembangkan seiring tuntutan semakin tinggi.

Pernyataan peningkatan kompetensi dan keahlian harus disertai dengan pengakuan dan penilaian dari lembaga negara yang telah dilakukan akreditasi. Perguruan Tinggi sebagai salah satu penghasil angkatan kerja telah melaksanakan tugas dan kewajiban untuk menyediakan knowledge dan pembekalan kebersaingan, sementara pengakuan kompetensi dan keahlian harus dilakukan lembaga lain atau asosiasi yang telah ditunjuk oleh negara. Pengakuan kompetensi dan keahlian disampaikan dengan menggunakan sertifikasi keahlian atau profesi. Salahsatu sertifikasi profesi adalah seperti dilakukan Persatuan Insinyur Indonesia (PII) dengan Sertifikasi Insinyur Profesional (SIP). Dilindungi dengan Undang – Undang Keinsinyuran maka PII mewajibkan Insinyur Asing untuk melakukan sertifikasi profesi sesuai dengan peraturan[6] yaitu dengan uji kompetensi dengan tujuan untuk memberikan pelindungan kepada Pengguna Keinsinyuran dan Pemanfaat Keinsinyuran dari malapraktik Keinsinyuran melalui penjaminan kompetensi dan mutu kerja Insinyur, setidaknya UU Keinsinyuran 11/2014 telah memberikan warning dan redlight tenaga kerja asing harus mengikuti aturan. Dimulai dari pasal 8 peraturan dan kewajiban Insinyur Asing diberlakukan, dengan sanksi administratif jika terjadi pelanggaran. Ini dimaksudkan bahwa Insnyur asing mempunyai tugas dan tanggung jawab sama dengan insinyur dalam negeri. Pemberlakukan terhadap Insinyur asing diatur dalam peraturan pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah sebagai implementatif UU[7].

UU Keinsinyuran 11/2014 ini memberikan contoh bahwa pemberlakuan Kepmenaker 228/2019 tidak boleh menabrak peraturan perundangan diatasnya. Sehingga tenaga kerja asing bekerja di sektor keinsinyuran harus mengikuti peraturan perundangan, jika melakukan praktik keinsinyuran. UU Keinsinyuran ini juga memberikan perlindungan dan kesempatan yang sama antara tenaga kerja asing dan tenaga kerja asing untuk melakukan praktik keinsinyuran. Ada 2 peraturan diatasnya untuk memberlakukan secara bebas Kepmenaker 228/2019 yaitu UU Keinsinyuran 11/2014 dan PP Keinsinyuran 25/2019, 2 peraturan tersebut seakan memberikan rambu – rambu penting mendatangkan tenaga kerja asing untuk melakukan praktik keinsinyuran di 18 kategori usaha.


[1] Wakil Sekjend Pengurus Pusat Persatuan Insinyur Indonesia

[2] Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)

[3] Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)

[4] Biro Pusat Statistik Indonesia (BPS)

[5] Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia no. 228 tahun 2019 (Kepmenaker 228/2019)

[6] Undang – Undang Republik Indonesia tentang Keinsinyuran no. 11 tahun 2014 (UU Keinsinyuran 11/2014)

[7] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 25 tahun 2019 (PP Keinsinyuran 25/2019)


*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi smadajo92.com