Ir. Muhammad Ade Irfan, MBA., IPM. [1]

Penulis adalah Researcher dan Pegiat Project Management

OPINI PROJECT MANAGEMENT – MENEKAN INFLASI DAERAH DENGAN MENEKAN HARGA PANGAN, DIMULAI DARI PEMBANGUNAN DAN PERBAIKAN INFRASTRUKTUR

Presiden Ir. H. Joko Widodo melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) menyatakan bahwa pemerintah akan fokus untuk menekan inflasi dengan menekan harga – harga barang atau kebutuhan lain, terutama harga pangan atau sembako. Harga pangan termasuk diantaranya (namun tidak terbatas) adalah harga cabe merah, cabe keriting, beras, bawang merah, bawang putih, daging ayam, dan daging sapi. Dengan mengendalikan harga – harga pangan tersebut, maka tingkat inflasi daerah – daerah dapat ditekan sedemikian hingga daya beli masyarakat akan dapat tercapai. Dan pada gilirannya perekonomian daerah – daerah akan bergerak.

Tingkat daya beli masyarakat ditandai dengan kemampuan masyarakat untuk bisa memenuhi kebutuhan dan membeli pangan yang pokok untuk mereka. Pangan sendiri dapat dibeli dengan harga kompetitif dan cukup murah untuk masyarakat tanpa harus menurunkan quality dari hasil pangan. Competitive price sendiri adalah dengan menyederhanakan dan memangkas idle time yang disebabkan oleh biaya – biaya infrastruktur, disadari atau tidak biaya infrastruktur yang lancar dan tanpa idle time akan menyebabkan harga – harga pangan dapat ditekan sedemikian rupa.

Solusi yang masuk akal adalah dengan perbaikan dan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur diantaranya adalah pembangunan di daerah – daerah yang belum ada infrastruktur memadai. Sementara perbaikan adalah dengan melalukan proyek – proyek yang sifatnya menutup, menambal, maintenance, refurbishment, atau revamping terhadap infrastruktur yang telah ada. Perbaikan infrastruktur sangat penting untuk pekerjaan – pekerjaan yang sifatnya adalah maintenance.

Posisi infrastruktur yang memadai ternyata memberikan dampak positif atas kelancaran distribusi, memangkas idle time, dan memendekkan fungsi dari supply chain management. Fungsi harga tidak akan bisa dikontrol apabila terlampau banyak overhead yang muncul disebabkan banyaknya personel yang harus menangani distribusi supply chain.

Gambar 1 : Scheme Identification Pembangunan & Perbaikan Infrastruktur

Penekanan inflasi daerah dimulai dengan ketersediaan infrastrukstur – infrastruktur memadai di daerah – daerah tersebut. Tingkat inflasi dapat dikontrol apabila terdapat pergerakan perekonomian, yaitu ketersediaan pasar, jalan, jembatan, pelabuhan – pelabuhan, telekomunikasi, dan tempat – tempat lain yang berhubungan dengan pergerakan perekonomian. Pembangunan infrastruktur sangat cocok untuk remote area yang akan menjadi daerah prioritas pembangunan dan fokus dari TPID[2]. Infrastruktur maritime diantaranya : pelabuhan, pasar ikan, SPBU daerah nelayan, cool storage, fish warehouse, dimana tidak semua daerah perikanan dapat memenuhi hal tersebut. Sejak fokus kementerian kelautan adalah perikanan, maka infrastruktur ini harus dapat dipenuhi, dengan begitu akan memudahkan bagi nelayan untuk menjual, meringkas fungsi delivery, dan mempercepat ikan – ikan hasil laut untuk dijual kepada masyarakat, dengan begitu akan sangat mengurangi idle time antara nelayan dengan konsumen. Dimana idle time tersebut akan menciptakan resources yang harus menangani dan menjangkau, dengan begitu akan menyebabkan overhead cost muncul dan dibebankan kepada konsumen, Pada gilirannya hal ini akan menyebabkan harga – harga pangan akan cukup besar. Pembangunan pelabuhan termasuk didalamnya adalah pembangunan galangan – galangan diperlukan untuk menyediakan kebutuhan kapal – kapal dan segala accessories-nya. Ketersediaan kapal ikan reliable, available, dan kompetitif sangat diperlukan untuk dapat memenuhi kebutuhan peningkatan hasil laut. Accessories penangkapan ikan sering kali juga diabaikan, padahal accessories ini sangat diperlukan untuk dapat meningkatkan nilai tambah bagi hasil – hasil laut. Keterlibatan para ahli untuk dapat membantu memberikan solusi integratif sangat diperlukan, seperti halnya Society of Naval Architecture, Marine Engineering, and Offshore Engineering Indonesia (SNAMOE Indonesia).

Di beberapa daerah, infrastruktur telah tersedia, namun persoalan yang muncul adalah perlunya disusun sistem perawatan atas infrastruktur tersebut. Sehingga diperlukan sebuah analisa sistem perbaikan infrastruktur, yang pada gilirannya tidak akan menimbulkan kerusakan yang semakin besar. Sistem tersebuat diantaranya : penjadwalan atas perawatan, penganggaran terstruktur baik dari bottom up atau top of bottom, delivering mutu atas project – project pembangunan infrastruktur, penyusunan analisa reliability of maintenance, penyusunan analisa risk based maintenance.

Analisa diatas diperlukan untuk memberikan guarantee atas pekerjaan maintenance sehingga pekerjaan perbaikan atau perawatan tidak hanya sporadis, namun tetap sustain. Hal ini juga menghindarkan dari idle time di supply chain management, yaitu terhentinya distribusi menuju daerah – daerah tertentu. Banyak masalah yang terjadi diakibatkan oleh karena sistem perbaikan tidak layak, tidak terjadwal, dan tidak terstruktur disebabkan perbaikan dianggap hanya pekerjaan tumbal sulam. Pemerintah propinsi atau pemerintah daerah mempunyai kepentingan cukup besar untuk membuat analisa tersebut, dikarenakan mempunyai pengaruh kepada ketersediaan bahan pangan, diujungnya adalah harga dan tingkat inflasi.


[1] Project Manager di oil and gas, mining, dan power plant.

[2] Muhammad Ade Irfan, Identifikasi Masalah dan Solusi Strategi Project Management Pembangunan Infrastruktur Papua – Papua Barat, 2015.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi smadajo92.com