Ir. Muhammad Ade Irfan, MBA., IPM. [1]

Penulis adalah Researcher dan Pegiat Project Management

MENATA KEMBALI INDUSTRI TOL LAUT DAN KEMARITIMAN

Menilik pidato presiden Joko Widodo saat menyampaikan pidato tentang visi Indonesia 2019 – 2024, Sentul – Bogor, 14 Juli 2019 tergambar dengan jelas target penyelesaian pembangunan oleh presiden dan wapres terpilih. Disebut dengan 5 visi Jokowi untuk Indonesia 2019 – 2024, yaitu percepatan infrastruktur, pembangunan sumberdaya manusia, reformasi birokrasi, investasi, dan APBN tepat sasaran. Sasaran 5 visi di-prediksi mampu untuk membawa Indonesia semakin produktif dan menjawab tantangan fenomena global dan kondisi dinamis. Selain itu juga ditengarai sebagai strategi terbaik peningkatan kompetensi dan kapabilitas SDM bangsa Indonesia, sehingga mampu bersaing dengan bangsa lain.

Sementara di Nawacita presiden Jokowi terasa sekali adanya prioritas dan perhatian kepada dunia kemaritiman, terutama sekali di Nawacita no. 1, dengan menghadirkan negara dalam pembangunan konektifitas kemaritiman. Diartikan menjadi pembangunan laut yaitu dryport, pelabuhan, dan pembangunan transportasi air. Tujuannya adalah mengurangi kesenjangan kewilayahan, efisiensi logistik, pertukaran barang jasa, dan kebersaingan produk nasional. Nantinya maritim menjadi backbone konektifitas antar wilayah di Indonesia, dengan pertanda peningkatan pembangunan konektifitas kewilayahan.

Selain itu, potensi kemaritiman dari 79% lautan dan 99.000 km garis pantai, menempatkan Indonesia urutan ke – 3 negara dengan kepulauan terbanyak, setelah Swedia dan Finland. Dengan potensi USD 1.3 T/annum, wajar jika maritim adalah harta karun terpendam dan belum dieksploitasi secara massive, dan hanya 8% dari potensi keseluruhan dimanfaatkan. Menunjukkan bahwa potensi kemaritiman hanya sebagian kecil dipergunakan untuk menyumbang devisa dan perekonomian nasional. Potensi kemaritiman muncul dari sisi energi, perikanan, bioteknologi kelautan, wisata bahari, mangrove, sumberdaya di pulau- pulau kecil dan tersebar.

Melihat potensi kemaritiman maka implementasi nawacita ke 1 untuk menghadirkan Negara dibuat dan disusun kemenko maritim, peraturan dan perundangan kelautan, pembangunan infrastruktur konektifitas kelautan, dan tol laut. Ini ditujukan agar potensi kemaritman dapat dimanfaatkan sebesarnya, namun sampai akhir pemerintahan I kabinet kerja maksimal 8% dari seluruh potensi kemaritiman dapat dimanfaatkan.

Namun dengan Visi Indonesia 2019 – 2024, kelanjutan implementasi pemanfaatan kemaritiman dan tol laut kembali menjadi bahan perbincangan cukup hangat, terutama di kalangan stakeholder kemaritiman. Visi Indonesia 2019 – 2024 menempatkan tol laut atau kemaritiman menjadi subsidiary atau supporting industry untuk pariwisata, agro perikanan, dan konektifitas. Menilik program tol laut di kabinet kerja sebelumnya belum seluruhnya terealisir, terutama implementasi dan definisi tol laut. Sementara pelaku bisnis dan asosiasi menunggu implementasi tol laut sebagai bentuk industri utama seperti halnya infrastruktur pembangunan Jalan Tol Jakarta – Cikampek, Tol Lintas Sumatra, Tol Lintas Sulawesi, Tol Lintas Samarinda – Balikpapan, Lintas Papua, atau Tol Jalur Utara Jawa. Industri infrastruktur padat modal dan massif menjadi alasan utama industri maritim untuk konektifitas antara pulau. Merujuk dengan pembentukan penjaminan dan dukungan keuangan pembangunan infrastruktur darat, menjadi penjaminan dan dukungan pembangunan tol laut. Pekerjaan rumah besar adalah menata jalur tol laut, sehingga investasi pembangunan kapal akan efisien, saat berangkat bermuatan, dan saat kembali juga bermuatan (ship follows the trade). Penataan tol laut tidak hanya barang konsumsi, namun juga orang dan energi (gas dan minyak). Penataan tersebut memberikan peluang bagus swasta untuk berkiprah, tidak hanya kapal bertarif subsidi, dengan swasta ikut berperanan akan memberikan daya dorong pertumbuhan perekonomian lebih signifikans.

Pergulatan antara mendongkrak perekonomian di daerah 3T (terluar, tertinggal, dan terdepan) dengan membangun kapal atau perekonomian bergerak lebih dulu, seperti telur dan ayam. Namun, menilik konsep tol laut, maka investasi pembangunan kapal + pembangunan dermaga baru + fasilitas pelabuhan, adalah langkah pertama sebelum mendapat tambahan peningkatan ekonomi daerah. Menilik Visi Indonesia 2019 – 2024, tidak muncul ide bernas untuk menyelesaikan dan melanjutkan konsep tol laut.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005 – 2025, menyebutkan bahwa potensi maritim dan agraris Indonesia perlu dipertimbangkan sebagai bahan utama meningkatkan perekonomian, maritim adalah penghubung kewilayahan, maritim merupakan potensi pariwisata kedaerahan, mengamanatkan peningkatan transportasi laut sebagai alternatif utama keterhubungan daerah, industri maritim adalah pendukung utama pertumbuhan ekonomi diurutan nomer 2, sehingga industri maritim adalah jalan utama peningkatan daya saing nusantara. Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020 – 2024, menyebutkan bahwa kemaritiman adalah salahsatu alternatif strategi pendekatan pembangunan ekonomi, yaitu pengelolaan sumberdaya ekonomi dan peningkatan nilai tambah. Dengan melihat sasaran pada agro kelautan yaitu ikan, rumput laut, garam, dan usaha nelayan lain. Pemerintah menetapkan target PDB maritim 6.5% tahun 2020, dan 7.8% tahun 2024, lebih kecil dari target pertumbuhan PDB industri makanan – minuman di kisaran 8.09%. RPKP dan RPJMN, memberikan dampak pada munculnya Peraturan Presiden No. 56 tahun 2018, tentang Proyek Strategis Nasional (PSN), pembangunan perikanan 1 (satu) proyek, sementara pembangunan pelabuhan baru ada 10 (sepuluh) proyek, dibandingkan dengan daftar proyek sebanyak 227 PSN. Peraturan Pemerintah (PP) no. 14 tahun 2015 yaitu Pengembangan industri menurut Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015 – 2035, sebagai industri prioritas adalah industri pangan, industri farmasi, industri tekstil, industri alat transportasi, industri elektronika, dan industri pembangkit energi. Melihat industri alat transportasi, maka dapat disimpulkan dalam RIPIN 2015 – 2035, nomenklature industri maritim adalah bagian dari industri alat transportasi (laut, udara, dan darat).

Menelusuri arah peraturan pemerintah dan perundangan, perjalanan industri maritim bukan menjadi industri prioritas, namun menjadi industri derivative (turunan) yaitu industri transportasi (konektifitas),

industri pariwisata, dan industri agro perikanan. Visi Indonesia 2019 – 2024 tidak mengamanatkan pembangunan industri maritim sebagai industri konektifitas utama sebagai solusi ketersambungan antar kewilayahan. Paradigma ini harus dirubah menjadi pengembangan dan pembangunan industri maritim memberikan dampak nilai tambah industri transportasi, industri pariwisata, dan industri agro perikanan.

Ship follows the trade, duluan mana ayam atau telur, pertanyaan tidak terjawab, namun sering ditemui, seperti itulah pembangunan. Infrastruktur dibangun, kemudian perekonomian bergerak, atau perekonomian bergerak, dan infrastruktur dibangun. Masing – masing paradigma seharusnya mempunyai kriterian pencapaian, pembentukan badan pemerintah untuk menjamin keberlangsungan pembangunan infrastruktur adalah upaya menjebol pola pikir diatas. Demikian pula seharusnya pembangunan industri maritim atau diturunkan menjadi industri tol laut, yaitu pembangunan tol laut adalah infrastruktur keterhubungan pulau dan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Potensi termanfaatkan hanya 8 – 9%, potensi kemaritiman beraneka ragam, seharusnya menjadi daya sumbang besar ke devisa negara, dimana sejak 2014 sektor pariwisata telah menggeser migas dan batubara, dengan nilai USD 17.6 Miliar, jumlah kunjungan 20 juta wisatawan. Visi Indonesia 2019 – 2024 memberikan porsi besar ke pariwisata, target pemerintah 32 juta wisatawan, dari titik pandang ini berangkat, maka industri maritim atau industri tol laut adalah garda depan keterbangunan diikuti oleh peningkatan kedatangan wisatawan. Sama seperti halnya PSN pembangunan infrastruktur jalan yaitu 69 proyek dari 227 PSN.

Perubahan pola pikir tersebut dimulai sejak adanya pembahasan RPJMN 2019 – 2024, kemudian dituangkan dalam perpres sebagai bagian dari pencanangan PSN, dan kemudian diturunkan di kementerian terkait, maka RIPIN dan KIN akan menyesuaikan sesuai hierarki peraturan negara. Dengan perubahan peraturan negara dan pemerintah, maka dapat dipastikan pihak swasta juga akan mengikuti alur pembangunan industri tol laut.


[1] Pelaku bisnis industri kemaritiman

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi smadajo92.com