Penulis adalah Pegiat Literasi Media, Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Muhammadiyah Malang

Ibu Kota Bukan Ibu Tiri

TIMESINDONESIA, MALANG – Jangan main-main dengan ibu. Baik ibu kandung, ibu tiri, juga ibu kota. Ibu itu memegang peran yang tak ringan. Ibulah yang mengandung dan melahirkan kita. Peran besar ibu sungguh luar biasa. Pun ibu kota.  Makanya ada ibu kota, bukan bapak kota. Ada ibu kota negara, ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten dan kotamadya, juga ibu kota kecamatan.

Akhirnya Presiden Joko Widodo dengan didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla mengumumkan secara resmi kepindahan ibu kota negara dari Jakarta menuju Kalimantan Timur. Pulau Kalimantan telah dipilih dan Kabupaten Penajem Paset Utara dan Kutai Kartanegara jadi lokasinya. Direncanakan akhir 2020 sudah mulai dilakukan konstruksi ibu kota baru dan pada akhir 2024 paling lambat pusat pemerintahan akan berpindah ke Kalimantan Timur.

Total biaya yang dibutuhkan untuk kepindahan ibu kota negara ini diperkirakan mencapai 466 triliun rupiah. Ini tentu angka yang sangat fantastik. Tak cuma soal anggaran, soal dasar hukum atas kepindahan ibukota juga menjadi hal penting yang perlu dipersiapkan di awal. Seperti biasa, pro kontra masyarakat pun pecah terkait rencana besar ini.

Kejamnya Ibu Kota

Sekira tahun 1981,  ada film yang berjudul “Kejamnya Ibu Tiri Tak Sekejam Ibu Kota”. Film yang diperankan komedian Ateng dan Iskak dengan sutradara Imam Tantowi itu menggambarkan bagaimana kejamnya ibu kota Jakarta. Saking kejamnya ibu kota, hingga seorang ibu tiri yang selama ini di masyarakat dipersepsikan sebagai sosok yang super kejam saja masih kalah dengan kejamnya ibu kota. Ibu kota digambarkan benar-benar sangat kejam.

Kenapa ibu kota sangat kejam? Kenapa ibu kota Indonesia yakni Jakarta itu jadi tempat yang super kejam? Karena kehidupan ibu kota yang sekaligus sebagai pusat bisnis itu kehidupannya sangat keras. Tak semua orang bisa sukses bertahap hidup mengadu nasib di ibu kota. Kehidupannya keras. Siapa yang tak punya kemampuan dan keterampilan pasti akan terpental. Tinggal di ibu kota dengan gedung-gedung pencakar langit itu tak cukup hanya berbekal nyali.

Tak semua orang bisa menaklukkan kekejaman ibu kota. Pusat pemerintahan yang sekaligus pusat bisnis itu selama ini memang punya daya pikat yang luar biasa. Tak ayal, orang-orang dari sejumlah daerah harus migrasi ke ibu kota untuk mengadu nasib. Tak semua berhasil. Yang sukses memang ada. Namun yang gagal hingga jadi gelandangan dan jadi sampah masyarakat juga banyak.

Itulah gambaran sebuah ibu kota tepatnya di Jakarta yang tak hanya sebagai pusat pemerintahan namun juga sebagai sentra bisnis dan ekonomi. Sentralitas inilah yang menjadikan ibu kota menjadi tempat yang keras dan kejam. Tak sedikit orang yang berbondong-bondong pindah ke ibu kota untuk mengadu nasib. Beban ibu kota sebagai pusat pemerintahan dan capital city sungguh sangat berat.

Konsep sebuah ibu kota negara yang menyatu sebagai pusat bisnis memang harus diubah. Menjadikan kota sebagai pusat urusan pemerintahan dan bisnis sungguh menjadikan ibu kota tak pernah sepi dari hiruk pikuk dan potensi gejolak masyarakat. Kehidupan kota menjadi sangat keras dengan persaingan yang ketat agar mampu bertahan hidup. Maka, kalau kejamnya ibu tiri masih bisa mungkin muncul rasa kemanusiaannya, namun tak demikian halnya dengan kejamnya ibu kota.

Memilah Pemerintahan dan Bisnis

Kalau merujuk di sejumlah negara di dunia, kota pusat pemerintahan tak mesti sekaligus sebagai pusat bisnis (capital city). Memilah kota sebagai ibu kota negara dengan kota sebagai pusat ekonomi sudah saatnya dilakukan. Hal ini urgen dilakukan agar konsentrasi berkumpulnya massa tak hanya terpusat pada satu titik.

Tentang rencana kepindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur tentu bisa ditata lebih ideal. Salah satu penataan yang penting dilakukan adalah ibu kota negara yang baru nanti hendaknya lebih difokuskan sebagai kota untuk urusan pemerintahan. Sementara untuk urusan bisnis, bisa tetap di Jakarta. Ketika pusat pemerintahan pindah dari Jakarta maka konsentrasi titik kumpul massa tentu akan bisa dipecah.

Kepindahan ibu kota ke Kalimantan sebenarnya untuk mengurangi konsentrasi massa yang selama ini banyak terfokus di Jawa. Dengan menjadikan Kalimantan sebagai ibu kota negara maka bisa dipastikan percepatan pembangunan di daerah tersebut akan terjadi. Tentu tak hanya itu, beragam dampat positif maupun negatif pasti muncul. Pemerataan dan percepatan pembangunan di wilayah non Jawa akan terwujud dengan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur ini.

Kalau rencana pemindahan ibu kota bisa dilakukan dengan perencanaan dan konsep yang matang, tentu segala keruwetan yang selama ini muncul di Jakarta bisa dihilangkan. Memindah ibu kota seharusnya tak memindah kemacetan dan persoalan sosial lainnya. Pindahnya ibu kota negara tak berarti memindah kepadatan, kemacetan, dan rasa tak nyaman dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Memindahkan ibu kota negara tak berarti memindahkan sejumlah persoalan dari kota yang lama. Konsep ibu kota yang baru harus dengan rancangan yang mempertimbangan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kerja. Karena rencana ini berawal dari nol, maka segala sesuatunya tentu bisa dirancang dengan tepat diawal. Dengan begitu maka beragam kemungkinan, termasuk munculnya kemungkinan terburuk sudah bisa diprediksi sejak dini.

Konsep ibu kota negara sebagai pusat pemerintahan berada di Kalimantan Timur, dan mempertahankan Jakarta sebagai pusat bisnis bisa menjadi pilihan yang tepat. Kini rencana pemindahan ibu kota negara telah diumumkan Presiden Joko Widodo. Semoga ibu kota negara Republik Indonesia yang baru kelak tak jadi kota yang kejam, yang kekejamannya melebihi kejamnya ibu tiri. Semoga.


*) Pegiat Literasi Media, Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Muhammadiyah Malang.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi smadajo92.com